Komisi II DPRD Sungai Penuh Gelar RDP Bahas PBJT
- account_circle Kepala Redaksi
- calendar_month Rab, 9 Sep 2026
- visibility 16
- comment 0 komentar
Oplus_131072
Kipasnews.com.SUNGAI PENUH – Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, serta Asosiasi UMKM Rumah Makan, Resto dan Cafe, Senin (07/09).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, Indra Apdi Saputra, dengan pembahasan penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
RDP berlangsung dalam suasana partisipatif dan terbuka, dengan anggota Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, SKPD terkait dan pelaku usaha menyampaikan pandangan serta masukan terkait penerapan PBJT.
Komisi II merekomendasikan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui SKPD terkait untuk mengkaji kembali besaran PBJT dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat, perkembangan usaha, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Dalam pelaksanaannya, Komisi II menekankan pentingnya pemungutan PBJT yang profesional, transparan dan objektif, serta memastikan tidak adanya intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi proses pemungutan, penetapan maupun realisasi penerimaan PBJT.
SKPD teknis juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, skema, mekanisme dan sasaran pemungutan PBJT. Sosialisasi kepada pedagang, pelaku usaha dan masyarakat juga dinilai perlu dilakukan secara matang, transparan dan berkesinambungan agar seluruh pihak memahami ketentuan, mekanisme, hak dan kewajibannya.
Sementara itu, para pelaku usaha diminta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh.
Komisi II juga mendorong pembentukan forum bersama antara DPRD, pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha sebagai wadah komunikasi dan evaluasi penerapan PBJT.
Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh berharap hasil RDP ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam menentukan kebijakan PBJT yang adil, transparan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.
- Penulis: Kepala Redaksi
