Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Carut – marut di Dapur MBG, Pungutan Rp 2 Juta – Rp 5 Juta Program Gizi atau Ladang Bisnis..?

Carut – marut di Dapur MBG, Pungutan Rp 2 Juta – Rp 5 Juta Program Gizi atau Ladang Bisnis..?

  • account_circle Kepala Redaksi
  • calendar_month Sel, 23 Jun 2026
  • visibility 193
  • comment 0 komentar

Kipasnews.com.KERINCI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membuka peluang kerja bagi warga kini dihadapkan pada sorotan publik di Kabupaten Kerinci.

Setelah sebelumnya mencuat dugaan penguasaan sejumlah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh yayasan-yayasan yang disebut memiliki keterkaitan keluarga, kini muncul informasi mengenai adanya setoran uang jutaan rupiah yang diduga diminta kepada pekerja atau relawan yang ingin bergabung di dapur MBG.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nominal setoran tersebut disebut berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per orang. Dugaan itu disebut terjadi pada sejumlah dapur SPPG yang berada di bawah pengelolaan tiga yayasan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Munculnya informasi tersebut langsung memantik pertanyaan publik. Di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk menyukseskan Program MBG, mengapa masih ada pekerja yang disebut-sebut harus mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk dapat bergabung?

“Kalau memang benar ada setoran seperti itu, masyarakat tentu berhak bertanya. Program ini menggunakan uang negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu seluruh mekanisme pengelolaannya harus terbuka dan transparan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber lain menyebutkan bahwa dana yang dikumpulkan tersebut diduga digunakan untuk membantu kebutuhan operasional dapur.

“Informasinya dana itu diputar untuk operasional dapur. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah mekanisme tersebut dibenarkan dan apakah seluruh pekerja memahami secara jelas posisi mereka dalam sistem yang dijalankan,” ujar sumber tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait adanya setoran uang Rp2 juta hingga Rp5 juta tersebut, Danil, pemilik salah satu yayasan yang mengelola Dapur SPPG MBG di Kabupaten Kerinci, membantah bahwa dana tersebut merupakan pungutan liar.

Menurutnya, dana yang disetorkan merupakan simpanan bagi pekerja atau relawan yang memilih menjadi anggota koperasi dan tidak bersifat wajib.

“Itu untuk yang bergabung menjadi anggota koperasi. Tidak wajib. Yang tidak menjadi anggota koperasi tetap bisa bekerja seperti biasa,” ujarnya.

Danil menjelaskan, dana yang disetor bukan biaya masuk maupun syarat bekerja, melainkan simpanan anggota yang tetap menjadi hak masing-masing anggota koperasi.

“Itu bukan uang awal. Itu simpanan anggota. Semakin besar simpanan, semakin besar pula hasil yang diterima dan semakin besar pula nilai pinjaman yang bisa diajukan,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu perputaran operasional dapur, termasuk sebagai talangan pembelian bahan baku sebelum pencairan anggaran.

“Dana itu dipakai untuk membantu operasional, termasuk talangan pembelian bahan baku karena pencairan anggaran dilakukan seminggu sekali,” katanya.

Meski telah ada penjelasan dari pihak yayasan, polemik belum sepenuhnya mereda. Sejumlah kalangan menilai perlu adanya transparansi lebih lanjut terkait hubungan antara koperasi dan operasional dapur MBG, termasuk mekanisme keanggotaan, penggunaan dana anggota, serta jaminan bahwa kesempatan bekerja tidak dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk menyetor dana.

Publik juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, serta aparat terkait melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap informasi yang berkembang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan di tengah masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengelolaannya dituntut tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun instansi berwenang lainnya terkait informasi setoran Rp2 juta hingga Rp5 juta yang disebut-sebut terjadi di lingkungan dapur SPPG MBG di Kabupaten Kerinci.

  • Penulis: Kepala Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tarif WC di Arena Balap Motor Kayu Aro Capai 10 Ribu Satu kali masuk WC, Ikshan: “Citra Pariwisata Kerinci Bisa Tercemar Hancur

    Tarif WC di Arena Balap Motor Kayu Aro Capai 10 Ribu Satu kali masuk WC, Ikshan: “Citra Pariwisata Kerinci Bisa Tercemar Hancur

    • calendar_month Ming, 31 Mei 2026
    • account_circle Kepala Redaksi
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Kipasnews.com.KERINCI – Setelah sebelumnya menuai sorotan terkait harga tiket masuk dan tarif parkir yang dinilai mahal, kini penyelenggaraan event balap motor cross di kawasan Lahar Dingin, Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, kembali menjadi perbincangan. Kali ini, keluhan datang dari pengunjung yang menganggap tarif penggunaan toilet umum di arena balap terlalu tinggi. Berdasarkan […]

  • Hadirkan Layanan Bantuan Hukum Cepat dan Mudah, Pemda Konut Bentuk Posbankum dan Kadarkum

    Hadirkan Layanan Bantuan Hukum Cepat dan Mudah, Pemda Konut Bentuk Posbankum dan Kadarkum

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Kepala Redaksi
    • visibility 360
    • 0Komentar

    “Pemda Konut Perkuat Akses Keadilan: Pembentukan Posbankum dan Kadarkum Desa sebagai Strategi Transformasi Layanan Hukum Berbasis Masyarakat” KONAWE UTARA-Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) memperkuat komitmen menghadirkan akses keadilan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di tingkat desa dan kelurahan.Kebijakan strategis ini diluncurkan […]

  • Inspirational Tales of Gadgets Changing Lives for the Better

    Inspirational Tales of Gadgets Changing Lives for the Better

    • calendar_month Rab, 21 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 661
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • PT Joe Manpower Internasional Cabang Cilacap Beri Bantuan Beras hingga Pakaian untuk Korban Longsor 

    PT Joe Manpower Internasional Cabang Cilacap Beri Bantuan Beras hingga Pakaian untuk Korban Longsor 

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Kepala Redaksi
    • visibility 391
    • 0Komentar

    KIPASNEWS-CILACAP – Peristiwa longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyita perhatian banyak pihak untuk membantu para korban maupun warga terdampak. Salah satunya dari PT Joe Manpower Internasional Cabang Cilacap. Untuk membantu meringankan beban dan sebagai wujud kepedulian atas musibah yang terjadi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa perekrutan pekerja […]

  • Rapat Paripurna IV, Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

    Rapat Paripurna IV, Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle Kepala Redaksi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Kipasnews.com.SUNGAI PENUH – DPRD Kota Sungai Penuh gelar Rapat Paripurna IV dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa Malam (14/07). Rapat dipimpin Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., MM, didampingi unsur pimpinan DPRD, serta dihadiri Walikota Alfin, SH dan Wakil Walikota Azhar Hamzah, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, […]

  • Audiensi LBH YABPEKNAS dan PUPR Banten 10 Hektar Situ Pasar Raut Kembali ke Negara

    Audiensi LBH YABPEKNAS dan PUPR Banten 10 Hektar Situ Pasar Raut Kembali ke Negara

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • account_circle Kepala Redaksi
    • visibility 347
    • 0Komentar

    SERANG| Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YABPEKNAS melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten pada hari Senin 15 Desember 2025 pukul 14.00 WIB di kantor PUPR Provinsi Banten. Pertemuan tersebut bertujuan membahas permasalahan serius terkait saling klaim dan penjualan Situ Rawa Pasar Raut serta Rawa Enang yang diduga dilakukan oleh […]

expand_less